K.P.Ronggolawe

Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Pembiaran terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak sama halnya melanggengkan pelanggaran hukum. Dampaknya bakal melahirkan generasi tak sempurna secara lahir dan batin. "Jika situasi seperti ini terus menerus dibiarkan maka terpaksa kami mengatakan, membiarkan pelaku predator kekerasan seksual tanpa proses dan keputusan hukum, sama halnya struktur pemerintahan tidak tunduk pada konsitusi negara,” tegas Nunuk Fauziah. Nunuk tak sekadar berasumsi. Dampak kekerasan seksual yang berakhir pada pernikahan pelaku dan korban, tanpa proses hukum, bakal semakin tragis bagi korbannya. Secara medik dampak perkawinan anak bagi anak perempuan sangat mengerikan. Usia rahim prima secara fisik berada pada umur di atas 20 tahun. Di bawah usia itu sangat berisiko mendapatkan komplikasi fistula obstetri, infeksi, pendarahan hebat, anemia dan eklampsia. Korban perempuan anak dipastikan mengalami putus sekolah. Hal ini berakibat kurang memiliki posi...

Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban - DPRD Tuban segera menyiapkan skema memperketat permohonan Diska bila terindikasi terjadi kekerasan seksual. Diarahkan keterlibatan multistakehoder untuk merumuskan protap bagi pemohon Diska. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari audensi LBH Koalisi Perempuan Ronggolawe (KP Ronggolawe) Tuban dengan Komisi IV DPRD Tuban, di awal September 2022. Dewan mempertimbangkan fakta kasus pernikahan anak, yang diawali dengan permohonan Dispensasi Nikah (Diska), di Bumi Ranggalawe dalam dua tahun terakhir angkanya melambung naik hingga 200 persen. Rapat Kerja (Raker) Komisi Dewan itu melibatkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A)/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Tuban, Kemenag Tuban, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan LPA Tuban. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi respon cepat dari DPRD Tuban, kasus pernikahan anak ...