K.P.Ronggolawe

      “Pengetahuannya yang rendah tentang perlindungan perempuan terhadap kekerasan, menjadikan mereka tak mendapatkan layanan secara komprehensif,” tegas Ketua Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban, Tsu Warti, saat ditemui Suarabanyuurip.com di sela Praktik Persidangan Semu di Balai Desa Socorejo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Sisi itu pula, menurut perempuan aktifis ini, menjadi penyebab perempuan korban kekerasan tak mendapatkan layanan litigasi dan non litigasi. Mereka tak melapor, atau bahkan malu untuk melaporkan tragedi yang menimpanya. Organisasi nirlaba non pemerintah satu-satunya di Bumi Ranggalawe yang berkonsentrasi pada bidang perlindungan perempuan dan anak terhadap kekerasan ini, tak surut pada bidang tersebut. Apalagi dari tahun ke tahun angka kekerasan yang masuk lembaganya trennya cenderung menaik. Dalam kurun tiga tahun terakhir sebanyak 155 kasus ditangani oleh KPR Tuban secara mandiri. Angka tersebut jika dikawinkan dengan data dar...

Dalam rangka memperingati hari kartini 21 April 2021 Koalisi Perempuan Ronggolawe menyelenggarakan Seminar "Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Kampus" dan Buka Puasa Bersama. Acara tersebut didukung oleh UNIROW Tuban, KOPRI PMII, GMNI dan BEM UNIROW. Dalam seminar menghadirkan tiga narasumber antara lain Mba Nunuk Fauziyah, MM (DPN Forum Pengada Layanan Wil. Jatim-Bali), Prof. Dr Dra. Supiana Dian Nurtjahyani, MKes dan Ibu Hj. Ratna Juwita Sari, SE,MM (Anggota DPR RI). seminar ditempatkan di aula rektorat Unirow dan diikuti 60 undangan dari BEM, NGO, LPM, UKM, ormek dan media. Latar belakang dilaksanakan seminar yakni maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi dilingkup kampus. Para civitas academika mulai rentan menjadi korban kekerasan. Sedangkan kampus sendiri disinyalir belum memiliki strategi atau konsep pencegahan kekerasan seksual dan perlindungan terhadap korban. Kasus kekerasan seksual ibarat gunung es yang hanya terlihat pada puncaknya ...

    Kenali Komitmen Koalisi Perempuan (KPR) Ronggolawe, Jawa Timur. Mereka adalah perempuan-perempuan yang mengadvokasi partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan publik. Apa gunanya? Supaya masyarakat dapat ikut mengembangkan desa, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, memberdayakan masyarakat untuk memajukan ekonomi desa, mengurangi kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan, anak, serta komunitas yang terpinggirkan. KPR adalah bagian dari jaringan "Lokadaya" yang dibentuk oleh CO-EVOLVE, proyek Uni Eropa yang mendukung gerakan perempuan melalui keterlibatan organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Saat ini Delegasi Uni Eropa di Indonesia sedang memperbarui Peta Jalan (Road Map) Uni Eropa untuk Melibatkan Masyarakat Sipil periode 2021-2023. Tujuan peta jalan ini adalah untuk mempermudah koordinasi antara Uni Eropa, negara anggotanya, serta organisasi internasional lainnya untuk membantu gerakan masyarakat sipil Indonesia. Hal ini juga akan menin...

  Ketua Koalisi Perempuan Ronggolawe Suwarti, S.Pd Berita Baru , Tuban – Memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April 2021, Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) menyoroti masih banyaknya kasus kekerasan perempuan yang ada di Tuban. Dalam acara Seminar dan Buka Bersama di Aula Universitas PGRI Ronggolawe Tuban itu, Ketua KPR Suwarti mengibaratkan kasus kekerasan terhadap perempuan seperti gunung es. “Ibarat gunung es, istilah itu yang cocok dijadikan analogi situasi kekerasan seksual di Kabuaten Tuban. Hanya terlihat puncaknya saja, sedangkan lereng dan kaki gunung tidak tampak. Itulah sebabnya sedikit kasus yang diketahui dan dilaporkan,” terangnya, Rabu (21/04). Hasil advokasi KPR korban kekerasan seksual lebih banyak yang diam dibandingkan korban yang berani berbicara. Hal itu dikarenakan para korban belum berani speak up . Mereka bungkam karena menganggapnya aib, takut kehilangan masa depan. “Mainset masyarakat yang masih menyalahkan korban dan belum adan...

  Alumni Sekolah Paralegal mendirikan POSBANKUM Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Pendirian POSBANKUM yang diinisiasi oleh Lembaga Koalisi Perempuan Ronggolawe kerjasama dengan KEMENKUMHAM RI dan Pemerintahan Desa Socorejo Jenu Tuban sebagai wadah edukasi dan layanan perempuan dan anak yang menjadi korban di wilayah Desa Socorejo dan sekitarnya. Pendirian POSBANKUM merupakan komitmen ibu-ibu paska lulus sekolah paralegal berbasis perempuan pesisir dalam rangka pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Melihat banyaknya kasus KDRT yang terjadi dipedesaan, minimnya akses dan informasi tentang perlindungan perempuan dan anak, minimnya kesadaran masyarakat bahwa KDRT bukan lah aib dan belum adanya lembaga pengaduan ditingkat desa yang menjadi latarbelakang didirikannya POSBANKUM. Ibu-ibu yang tergabung di POSBANKUM secara sukarela menjalani aktifitasnya memberikan edukasi bagi masyarakat tentang bentuk-bentuk kekeras...