POSBANKUM Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

-

 

Alumni Sekolah Paralegal mendirikan POSBANKUM Perlindungan Perempuan dan Anak di Desa Socorejo Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban. Pendirian POSBANKUM yang diinisiasi oleh Lembaga Koalisi Perempuan Ronggolawe kerjasama dengan KEMENKUMHAM RI dan Pemerintahan Desa Socorejo Jenu Tuban sebagai wadah edukasi dan layanan perempuan dan anak yang menjadi korban di wilayah Desa Socorejo dan sekitarnya. Pendirian POSBANKUM merupakan komitmen ibu-ibu paska lulus sekolah paralegal berbasis perempuan pesisir dalam rangka pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.
Melihat banyaknya kasus KDRT yang terjadi dipedesaan, minimnya akses dan informasi tentang perlindungan perempuan dan anak, minimnya kesadaran masyarakat bahwa KDRT bukan lah aib dan belum adanya lembaga pengaduan ditingkat desa yang menjadi latarbelakang didirikannya POSBANKUM.

Ibu-ibu yang tergabung di POSBANKUM secara sukarela menjalani aktifitasnya memberikan edukasi bagi masyarakat tentang bentuk-bentuk kekerasan, body maping dan sosialisasi Kebijakan perlindungan perempuan. Media edukasi yang digunakan melalui pertemuan komunitas jamaah tahlil, PKK, Fatayat, Muslimat, Aisiyah dan nimbrung di forum-forum desa.

Dengan didirikan POSBANKUM perlindungan perempuan dan anak diharapkan bisa mengakomodir dan membantu permasalahan masyarakat khususnya perempuan dan anak. Bisa membantu pemerintah dalam rangka pencegahan dan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Tuban.


https://www.atmago.com/berita-warga/posbankum-perlindungan-perempuan-dan-anak-korban-kekerasan_9772d5ec-0327-4577-a20c-576976b47889

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Narkoba Marak di Tuban Akibat Minimnya Akses Informasi Pemerintah

-
  Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban – Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di wilayah Kabupaten Tuban, Jatim masih marak. Terbukti saat ini terdapat lima dari 20 wilayah kecamatan di Bumi Ranggalawe masuk zona merah, dan tujuh kecamatan zona kuning Narkoba. Lima zona merah adalah Kecamatan Jenu, Tuban, Semanding, Palang, dan Kecamatan Widang. Sedangkan zona kuning yang belakangan sudah terendus kemasukan barang terlarang tersebut adalah Kecamatan Plumpang, Rengel, Soko, Grabagan, Parengan, Merakurak, dan Kecamatan Tambakboyo. Delapan wilayah kecamatan lainnya masih kategori zona hijau. Sesuai temuan lapang dari LBH KP Ronggolawe Tuban, hal itu terjadi akibat minimnya akses informasi berbasis hukum dan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah. Selain juga terlibat dalam Narkoba dianggap solusi jalan pintas untuk peningkatan ekonomi keluarga, dari daerah yang termasuk lima besar kabupaten termiskin di Jatim tersebut. Demikian ungkap La...
Baca selengkapnya

LBH Soroti Dispensasi Nikah Pelaku Pencabulan Anak Kiai

-
Tuban, IDN Times - Direktur LBH Koalisi Perempuan (KP) Ronggolawe Tuban Nunuk Fauziah menyayangkan, pemberian dispensasi nikah dini terhadap pelaku predator kekerasan seksual putra seorang kiai berinisial AH (22) asal Kecamatan Plumpang. Pengabulan permohonan dispensasi nikah dini, kata Nunuk, sama halnya struktur Pemerintah Kabupaten Tuban tidak tunduk pada konsitusi negara yang sudah ada. 1.     Pemkab Tuban dianggap tidak patuh terhadap undang-undang   Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Terdapat pada pasal 3 poin c yakni, meningkatkan tanggungjawab orang tua dalam pencegahan perkawinan anak. Selain itu, UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.   "Itulah sebabnya kami menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban, pihak kepo...
Baca selengkapnya

DPRD Tuban Siapkan Jaring Protap Pemohon Diska (1)

-
Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban - DPRD Tuban segera menyiapkan skema memperketat permohonan Diska bila terindikasi terjadi kekerasan seksual. Diarahkan keterlibatan multistakehoder untuk merumuskan protap bagi pemohon Diska. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari audensi LBH Koalisi Perempuan Ronggolawe (KP Ronggolawe) Tuban dengan Komisi IV DPRD Tuban, di awal September 2022. Dewan mempertimbangkan fakta kasus pernikahan anak, yang diawali dengan permohonan Dispensasi Nikah (Diska), di Bumi Ranggalawe dalam dua tahun terakhir angkanya melambung naik hingga 200 persen. Rapat Kerja (Raker) Komisi Dewan itu melibatkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A)/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Tuban, Kemenag Tuban, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan LPA Tuban. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi respon cepat dari DPRD Tuban, kasus pernikahan anak ...
Baca selengkapnya