5 Bulan, 27 Kasus Asusila di Tuban Korbannya Anak-anak

-

 

Tuban - Selama 5 bulan sejak Januari hingga akhir Mei 2009, 27 kasus perbuatan amoral terjadi di wilayah Kabupaten Tuban. Dari jumlah kasus perbuatan asusila tersebut, 70 persen korban diantaranya anak-anak.

"Ini kondisi yang memprihatinkan, anak-anak di bawah umur ternyata masih menjadi korban perbuatan kriminal amoral," kata Direktur Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban, Nunuk Fauziyah di Sekretariat KPR Tuban di Jalan Panglima Sudirman, Sukolilo-Tuban, Rabu (10/6/2009).

Catatan KPR Tuban, dari 27 kasus tersebut sebanyak 22 kasus berupa pemerkosaan maupun pencabulan. Celakanya korbannya adalah anak-anak. 

"Anak-anak memang sangat riskan menjadi korban perbuatan asusila maupun amoral. Mereka lebih mudah diserang," tambah Nunuk Fauziyah.

Menurutnya, pada tahun 2008 ada sekitar 93 kasus, 36 diantaranya adalah menimpa anak-anak. Untuk tahun 2007 ditemukan 92 kasus, sebanyak 30 diantaranya berupa pencabulan dan pemerkosaan dengan korban perempuan dengan usia di bawah 18 tahun.

Rentetan kasus yang dikaji KPR, ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak lebih mudah menjadi korban. Diantaranya karena faktor lingkungan, orangtua bekerja atau di rumah sendirian. Dalam kondisi seperti itu, korban mudah dilumpuhkan dengan ancaman.

Dilihat dari sisi lokasi kejadian perkara (TKP), rata-rata korban asusila dan pemerkosaan berdomisili di sekitar wilayah hutan. Terbukti pula, korban yang paling sering melaporkan adanya pencabulan maupun pemerkosaan berada di wilayah tepian hutan.

Mereka berasal dari wilayah Kecamatan Merakurak, Kerek dan Kecamatan Bangilan. Di luar wilayah itu, juga sering terjadi pemerkosaan dan pencabulan yakni Kecamatan Kota, Widang dan Kecamatan Palang.

"Mereka yang berada di sekitar hutan tingkat pendidikannya kurang bagus, dan secara ekonomi juga tidak mapan," tambah Nunuk.

(fat/fat)

https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-1145233/5-bulan-27-kasus-asusila-di-tuban-korbannya-anak-anak

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Narkoba Marak di Tuban Akibat Minimnya Akses Informasi Pemerintah

-
  Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban – Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di wilayah Kabupaten Tuban, Jatim masih marak. Terbukti saat ini terdapat lima dari 20 wilayah kecamatan di Bumi Ranggalawe masuk zona merah, dan tujuh kecamatan zona kuning Narkoba. Lima zona merah adalah Kecamatan Jenu, Tuban, Semanding, Palang, dan Kecamatan Widang. Sedangkan zona kuning yang belakangan sudah terendus kemasukan barang terlarang tersebut adalah Kecamatan Plumpang, Rengel, Soko, Grabagan, Parengan, Merakurak, dan Kecamatan Tambakboyo. Delapan wilayah kecamatan lainnya masih kategori zona hijau. Sesuai temuan lapang dari LBH KP Ronggolawe Tuban, hal itu terjadi akibat minimnya akses informasi berbasis hukum dan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah. Selain juga terlibat dalam Narkoba dianggap solusi jalan pintas untuk peningkatan ekonomi keluarga, dari daerah yang termasuk lima besar kabupaten termiskin di Jatim tersebut. Demikian ungkap La...
Baca selengkapnya

LBH Soroti Dispensasi Nikah Pelaku Pencabulan Anak Kiai

-
Tuban, IDN Times - Direktur LBH Koalisi Perempuan (KP) Ronggolawe Tuban Nunuk Fauziah menyayangkan, pemberian dispensasi nikah dini terhadap pelaku predator kekerasan seksual putra seorang kiai berinisial AH (22) asal Kecamatan Plumpang. Pengabulan permohonan dispensasi nikah dini, kata Nunuk, sama halnya struktur Pemerintah Kabupaten Tuban tidak tunduk pada konsitusi negara yang sudah ada. 1.     Pemkab Tuban dianggap tidak patuh terhadap undang-undang   Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Terdapat pada pasal 3 poin c yakni, meningkatkan tanggungjawab orang tua dalam pencegahan perkawinan anak. Selain itu, UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.   "Itulah sebabnya kami menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban, pihak kepo...
Baca selengkapnya

DPRD Tuban Siapkan Jaring Protap Pemohon Diska (1)

-
Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban - DPRD Tuban segera menyiapkan skema memperketat permohonan Diska bila terindikasi terjadi kekerasan seksual. Diarahkan keterlibatan multistakehoder untuk merumuskan protap bagi pemohon Diska. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari audensi LBH Koalisi Perempuan Ronggolawe (KP Ronggolawe) Tuban dengan Komisi IV DPRD Tuban, di awal September 2022. Dewan mempertimbangkan fakta kasus pernikahan anak, yang diawali dengan permohonan Dispensasi Nikah (Diska), di Bumi Ranggalawe dalam dua tahun terakhir angkanya melambung naik hingga 200 persen. Rapat Kerja (Raker) Komisi Dewan itu melibatkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A)/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Tuban, Kemenag Tuban, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan LPA Tuban. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi respon cepat dari DPRD Tuban, kasus pernikahan anak ...
Baca selengkapnya