Di Tuban Ada 187 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

-

blokTuban.com - Sepanjang 2018-2019 tercatat ada 187 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban.

Data inilah yang menjadi pijakan, aliansi gerakan mendukung RUU penghapusan kekerasan seksual menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD, Kamis (18/7/2019).

Direktur KPR Tuban, Nunuk Fauziyah mengatakan, trend kasus perempuan dan anak yang ditangani KPR mencakup kekerasan di ranah privat yaitu korban dan pelaku berada dalam relasi perkawinan, kekerabatan, atau relasi intim lainnya seperti kekerasan dalam rumah tangga (KRDT), kekerasan dalam pacaran (KDP), dan incest.

Trend kedua perkosaan dalam perkawinan yaitu hubungan seksual dengan cara yang tidak diinginkan dan menyebabkan penderitaan terhadap istri. Yang dimaksud Incest yakni perkosaan oleh orang yang memiliki hubungan darah.

"Adapun kekerasan di ranah privat adalah meningkatnya pengaduan kasus kekerasan dalam pacaran ke instusi pemerintah," kata Nunuk kepada blokTuban.com.

Bentuk kekerasan tertinggi dalam relasi pacaran adalah kekerasan seksual. Relasi pacaran tidak terlindungi oleh hukum, sehingga jika terjadi kekerasan korban akan menghadapi sejumlah hambatan dalam mengakses keadilan.

Lebih dari itu, penggunaan teknologi untuk menyebarkan konten yang merusak reputasi korban merupakan kekerasan berbasis cyber. Kekerasan ini ditujukan untuk mengintimidasi dan meneror korban. Hal ini sebagian dilakukan oleh mantan pasangan baik mantan suami maupun pacar.

Adapun pola yang digunakan korban diancam, dengan nenyebarkan foto atau video korban yang bernuansa seksual di medsos. Jika korban menolak berhubungan seksual dengan pelaku, atau korban tidak mau kembali berhubungan.

"Sementara hukum yang kerap digunakan untuk penanganan kasus semacam ini adalah UU Pornografi dan UU ITE. Yang dalam penerapannya justru dapat mengkriminalkan korban," terangnya.

Sebagai catatan, ada empat tujuan RUU penghapusan kekerasan seksual. Mulai mencegah tindak kekerasan seksual, menangani, melindungi, dan memulihkan korban, menindak pelaku, dan mewujudkan lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. [ali/rom]

 

http://bloktuban.com/2019/07/18/di-tuban-ada-187-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak/

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Narkoba Marak di Tuban Akibat Minimnya Akses Informasi Pemerintah

-
  Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban – Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di wilayah Kabupaten Tuban, Jatim masih marak. Terbukti saat ini terdapat lima dari 20 wilayah kecamatan di Bumi Ranggalawe masuk zona merah, dan tujuh kecamatan zona kuning Narkoba. Lima zona merah adalah Kecamatan Jenu, Tuban, Semanding, Palang, dan Kecamatan Widang. Sedangkan zona kuning yang belakangan sudah terendus kemasukan barang terlarang tersebut adalah Kecamatan Plumpang, Rengel, Soko, Grabagan, Parengan, Merakurak, dan Kecamatan Tambakboyo. Delapan wilayah kecamatan lainnya masih kategori zona hijau. Sesuai temuan lapang dari LBH KP Ronggolawe Tuban, hal itu terjadi akibat minimnya akses informasi berbasis hukum dan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah. Selain juga terlibat dalam Narkoba dianggap solusi jalan pintas untuk peningkatan ekonomi keluarga, dari daerah yang termasuk lima besar kabupaten termiskin di Jatim tersebut. Demikian ungkap La...
Baca selengkapnya

LBH Soroti Dispensasi Nikah Pelaku Pencabulan Anak Kiai

-
Tuban, IDN Times - Direktur LBH Koalisi Perempuan (KP) Ronggolawe Tuban Nunuk Fauziah menyayangkan, pemberian dispensasi nikah dini terhadap pelaku predator kekerasan seksual putra seorang kiai berinisial AH (22) asal Kecamatan Plumpang. Pengabulan permohonan dispensasi nikah dini, kata Nunuk, sama halnya struktur Pemerintah Kabupaten Tuban tidak tunduk pada konsitusi negara yang sudah ada. 1.     Pemkab Tuban dianggap tidak patuh terhadap undang-undang   Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Terdapat pada pasal 3 poin c yakni, meningkatkan tanggungjawab orang tua dalam pencegahan perkawinan anak. Selain itu, UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.   "Itulah sebabnya kami menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban, pihak kepo...
Baca selengkapnya

DPRD Tuban Siapkan Jaring Protap Pemohon Diska (1)

-
Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban - DPRD Tuban segera menyiapkan skema memperketat permohonan Diska bila terindikasi terjadi kekerasan seksual. Diarahkan keterlibatan multistakehoder untuk merumuskan protap bagi pemohon Diska. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari audensi LBH Koalisi Perempuan Ronggolawe (KP Ronggolawe) Tuban dengan Komisi IV DPRD Tuban, di awal September 2022. Dewan mempertimbangkan fakta kasus pernikahan anak, yang diawali dengan permohonan Dispensasi Nikah (Diska), di Bumi Ranggalawe dalam dua tahun terakhir angkanya melambung naik hingga 200 persen. Rapat Kerja (Raker) Komisi Dewan itu melibatkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A)/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Tuban, Kemenag Tuban, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan LPA Tuban. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi respon cepat dari DPRD Tuban, kasus pernikahan anak ...
Baca selengkapnya