Desak RUU PKS Disahkan, GEMAS Jatim Demo DPRD

-

                                                 

Massa dari Gemas Jatim saat berunjuk rasa di depan Kantor DPRD Jatim mendesak segera disahkannya RUU PKS

SURABAYA, iNews.id – Massa dari Gerakan Masyarakat Jatim (GEMAS JATIM) berunjukrasa di depan DPRD Jatim, selasa (17/9/2019). Mereka mendesak agar Rancangan Undang-undang (RUU) penghapusan kekerasan seksual segera disahkan oleh DPR. Koordinator GEMAS Jatim Nunuk Fauziyah mengatakan aksi unjuk rasa dilakukan untuk menagih janji DPR tentang mengesahkan Rancangan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Sebab, sudah cukup lama RUU ngendon dan tak kunjung disahkan. “Karena itu, kami datang ke sini meminta DPRD Jatim untuk ikut mendorong agar RUU PKS disahkan segera,” katanya, Selasa (17/9/2019). Anggota DPRD Jatim Hari Putri Lestari merespon posotif tuntutan massa tersebut. Dia berjanji untuk ikut menyuarakan kegelisahan tersebut kepada DPR. Dia mengatakan, penundaan pengesahan RUU PKS sama halnya dengan mempermainkan dan menyakiti perasaan seluruh korban di Indonesia. “Bagi kami RUU PKS memberikan payung hukum untuk dapat mencegah dampak kekerasan seksual yang berjangka Panjang,” katanya. Terekam CCTV, Pelaku Pembunuh Mantan Wartawan di Surabaya Serahkan Diri Politisi PDI Perjuangan ini menyebut, RUU PKS adalah solusi atas situasi darurat kekerasan seksual. Berdasarkan data Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan pada tahun 2018 mencapai 406.178. Jumlah ini naik dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 348.466. “Dari jumlah itu, Jatim menduduki peringkat ke-2,” ujarnya. Ketua Fraksi PKB DPRD Jatim Anik Maslachah menambahkan penuntasan RUU PKS menjadi manifestasi kebijakan khusus untuk memberantas tindak pidana kekerasan seksual dengan menghadirkan hukum restorative yang merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi seluruh warganya. Khusus di Jatim, Anik mendorong agar di Jatim diadakan pengadaan shelter dan layanannya melalui APBD Jatim di beberapa titik strategis. “Kami juga mendorong mengkomunikasikan dan mendorong Kapolda Jatim untuk standart layanan di UPPA Polres se-Jatim yang responsive gender dan hak anak-anak,”tandas mantan ketua Komisi C DPRD Jatim ini.

https://jatim.inews.id/berita/desak-ruu-pks-disahkan-gemas-jatim-demo-dprd


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Narkoba Marak di Tuban Akibat Minimnya Akses Informasi Pemerintah

-
  Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban – Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di wilayah Kabupaten Tuban, Jatim masih marak. Terbukti saat ini terdapat lima dari 20 wilayah kecamatan di Bumi Ranggalawe masuk zona merah, dan tujuh kecamatan zona kuning Narkoba. Lima zona merah adalah Kecamatan Jenu, Tuban, Semanding, Palang, dan Kecamatan Widang. Sedangkan zona kuning yang belakangan sudah terendus kemasukan barang terlarang tersebut adalah Kecamatan Plumpang, Rengel, Soko, Grabagan, Parengan, Merakurak, dan Kecamatan Tambakboyo. Delapan wilayah kecamatan lainnya masih kategori zona hijau. Sesuai temuan lapang dari LBH KP Ronggolawe Tuban, hal itu terjadi akibat minimnya akses informasi berbasis hukum dan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah. Selain juga terlibat dalam Narkoba dianggap solusi jalan pintas untuk peningkatan ekonomi keluarga, dari daerah yang termasuk lima besar kabupaten termiskin di Jatim tersebut. Demikian ungkap La...
Baca selengkapnya

LBH Soroti Dispensasi Nikah Pelaku Pencabulan Anak Kiai

-
Tuban, IDN Times - Direktur LBH Koalisi Perempuan (KP) Ronggolawe Tuban Nunuk Fauziah menyayangkan, pemberian dispensasi nikah dini terhadap pelaku predator kekerasan seksual putra seorang kiai berinisial AH (22) asal Kecamatan Plumpang. Pengabulan permohonan dispensasi nikah dini, kata Nunuk, sama halnya struktur Pemerintah Kabupaten Tuban tidak tunduk pada konsitusi negara yang sudah ada. 1.     Pemkab Tuban dianggap tidak patuh terhadap undang-undang   Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Terdapat pada pasal 3 poin c yakni, meningkatkan tanggungjawab orang tua dalam pencegahan perkawinan anak. Selain itu, UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.   "Itulah sebabnya kami menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban, pihak kepo...
Baca selengkapnya

DPRD Tuban Siapkan Jaring Protap Pemohon Diska (1)

-
Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban - DPRD Tuban segera menyiapkan skema memperketat permohonan Diska bila terindikasi terjadi kekerasan seksual. Diarahkan keterlibatan multistakehoder untuk merumuskan protap bagi pemohon Diska. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari audensi LBH Koalisi Perempuan Ronggolawe (KP Ronggolawe) Tuban dengan Komisi IV DPRD Tuban, di awal September 2022. Dewan mempertimbangkan fakta kasus pernikahan anak, yang diawali dengan permohonan Dispensasi Nikah (Diska), di Bumi Ranggalawe dalam dua tahun terakhir angkanya melambung naik hingga 200 persen. Rapat Kerja (Raker) Komisi Dewan itu melibatkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A)/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Tuban, Kemenag Tuban, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan LPA Tuban. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi respon cepat dari DPRD Tuban, kasus pernikahan anak ...
Baca selengkapnya