KPR: Insiden Anak di Plumpang Tanda KLA Hanya Fokus di Kabupaten

-

blokTuban.com - Insiden yang menimpa anak kelas 5 SDN 1 Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Ahmad Dani pada Selasa (10/9/2019) telah menjadi perhatian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) Tuban.

Lembaga yang konsen di isu perempuan dan anak di Bumi Wali sangat menyayangkan kejadian itu. Apalagi Tuban sekarang telah menyandang predikat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).

Direktur KPR, Nunuk Fauziyah mengatakan, seharusnya Tuban sebagai KLA tidak ada lagi musibah semacam itu. Karena jika insiden itu terjadi, maka menjadi pertanda KLA sepertinya hanya fokus di tingkat kabupaten.

"KLA belum menyasar di level kecamatan maupun desa," kata Nunuk ketika dikonfirmasi reporter blokTuban.com di kantornya, Kamis (12/9/2019).

Mantan aktifis PMII ini menegaskan, dengan belum optimalnya KLA di kecamatan dan desa, sehingga anak-anak yang ada di desa belum merasakannya.

"Kami sangat berharap Pemkab melaksanakan KLA sampai tingkat desa," pintanya.

Saat reporter blokTuban.com mencoba konfirmasi ke Kabag Humas dan Protokol Pemkab Tuban, Rohman Ubaid belum ada respon. Pesan WhatsApp yang dikirimkan sejak pukul 15.09 Wib belum dibaca.

Diberitakan sebelumnya, Ahmad Dani Prasetyo masih terbaring kesakitan di Puskesmas Plumpang. Bocah asal Desa Gesing, Kecamatan Semanding ini merupakan salah satu korban limbah abu panas misterius.

Kedua tangan dan kakinya terbakar lantaran terkena abu panas yang sengaja dibuang oleh oknum di tepi jalan Provinsi ikut Desa Sumberagung, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban. Belum diketahui jenis abu panas itu, tapi tercatat sudah ada dua anak yang kulitnya terbakar.

Dani selama di Puskesmas Plumpang ditangani Dokter Imam Zarkasi. Dokter menduga pasiennya terkena sebuk batu bara. Kendati demikian, butuh memastikan lagi apakah limbah abu panas itu batubara atau yang lain.

"Untuk luka bakar yang dialami Dani kurang lebih 10-20 persen," tutupnya. [ali/ito]

http://bloktuban.com/2019/09/12/kpr-insiden-anak-di-plumpang-tanda-kla-hanya-fokus-di-kabupaten/?m=0


 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Narkoba Marak di Tuban Akibat Minimnya Akses Informasi Pemerintah

-
  Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban – Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di wilayah Kabupaten Tuban, Jatim masih marak. Terbukti saat ini terdapat lima dari 20 wilayah kecamatan di Bumi Ranggalawe masuk zona merah, dan tujuh kecamatan zona kuning Narkoba. Lima zona merah adalah Kecamatan Jenu, Tuban, Semanding, Palang, dan Kecamatan Widang. Sedangkan zona kuning yang belakangan sudah terendus kemasukan barang terlarang tersebut adalah Kecamatan Plumpang, Rengel, Soko, Grabagan, Parengan, Merakurak, dan Kecamatan Tambakboyo. Delapan wilayah kecamatan lainnya masih kategori zona hijau. Sesuai temuan lapang dari LBH KP Ronggolawe Tuban, hal itu terjadi akibat minimnya akses informasi berbasis hukum dan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah. Selain juga terlibat dalam Narkoba dianggap solusi jalan pintas untuk peningkatan ekonomi keluarga, dari daerah yang termasuk lima besar kabupaten termiskin di Jatim tersebut. Demikian ungkap La...
Baca selengkapnya

LBH Soroti Dispensasi Nikah Pelaku Pencabulan Anak Kiai

-
Tuban, IDN Times - Direktur LBH Koalisi Perempuan (KP) Ronggolawe Tuban Nunuk Fauziah menyayangkan, pemberian dispensasi nikah dini terhadap pelaku predator kekerasan seksual putra seorang kiai berinisial AH (22) asal Kecamatan Plumpang. Pengabulan permohonan dispensasi nikah dini, kata Nunuk, sama halnya struktur Pemerintah Kabupaten Tuban tidak tunduk pada konsitusi negara yang sudah ada. 1.     Pemkab Tuban dianggap tidak patuh terhadap undang-undang   Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Terdapat pada pasal 3 poin c yakni, meningkatkan tanggungjawab orang tua dalam pencegahan perkawinan anak. Selain itu, UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.   "Itulah sebabnya kami menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban, pihak kepo...
Baca selengkapnya

DPRD Tuban Siapkan Jaring Protap Pemohon Diska (1)

-
Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban - DPRD Tuban segera menyiapkan skema memperketat permohonan Diska bila terindikasi terjadi kekerasan seksual. Diarahkan keterlibatan multistakehoder untuk merumuskan protap bagi pemohon Diska. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari audensi LBH Koalisi Perempuan Ronggolawe (KP Ronggolawe) Tuban dengan Komisi IV DPRD Tuban, di awal September 2022. Dewan mempertimbangkan fakta kasus pernikahan anak, yang diawali dengan permohonan Dispensasi Nikah (Diska), di Bumi Ranggalawe dalam dua tahun terakhir angkanya melambung naik hingga 200 persen. Rapat Kerja (Raker) Komisi Dewan itu melibatkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A)/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Tuban, Kemenag Tuban, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan LPA Tuban. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi respon cepat dari DPRD Tuban, kasus pernikahan anak ...
Baca selengkapnya