Sikap KPR Terhadap Anak Kelas 5 SD yang Tak Bisa Pindah Sekolah

-

blokTuban.com - Kabar adanya anak kelas 5 SD yang tidak bisa pindah sekolah mendapat sorotan serius dari Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR) di Kabupaten Tuban. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang konsen terhadap isu kekerasan anak dan perempuan menduga kasus yang dialami SP (15) adalah fakta seperti gunung es.

"Hal ini sama pula dengan kasus-kasus kekerasan yang dialami anak seperti kasus kekerasan seksual," ucap Ketua KPR Tuban, Warti kepada blokTuban.com, Sabtu (31/10/2020).

Untuk itu, Warti meminta pemerintah perlu melakukan evaluasi dan memastikan mengimplementasikan beberapa PERDA antara lain PERDA Nomor 3 tahun 2018 perubahan PERDA Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, PERDA Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Perbup Nomor 53 Tahun 2016 tentang Uraian tugas, fungsi dan tata kerja dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Tuban dan SK terkait.

Jangan sampai predikat KLA penghargaan sebagai kabupaten dengan jumlah SRA terbanyak tahun 2019 tingkat Nasonal hanya sebagai legitimasi kepentingan politik.

Sekolah Ramah Anak adalah sekolah yang secara sadar berupaya menjamin dan memenuhi hak-hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggung jawab. Prinsip utamanya adalah non diskriminasi terhadap anak.

Kabupaten Tuban memiliki predikat Kota Layak Anak (KLA) yang diserahkan oleh Menteri PP-PA, Yohana Yembise kepada Bupati Tuban H. Fathul Huda bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional 2019. dan SRA Sekolah Ramah Anak dianugerahi penghargaan sebagai kabupaten dengan jumlah SRA terbanyak 2019 se-Indonesia.

Dengan rincian jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (KB dan TK) sebanyak 1.161 Sekolah, Jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak 580 Sekolah dan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 92 Sekolah.

"Namun faktanya selalu saja menunjukkan adanya perlakukan diskriminasi bahkan kekerasan terhadap anak. Mengeluarkan dari lingkup pendidikan tanpa memberikan rapor adalah perlakukan diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap anak apalagi yang dikeluarkan anak yang diduga berkebutuhan khusus," imbuhnya.

Situasi tersebut harusnya menjadi tamparan bagi kepala Dinas Pendidikan dan Bupati karena menunjukkan roda pengerak sistemnya tidak berjalan dengan baik, dan kami mengkhawatirkan tidak ada tim monitoring atas pelaksanaan implementasi KLA maupun SRA.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Nur Khamid terkejut ketika mendengar informasi tersebut. Pihaknya langsung memerintahkan jajaran di bawahnya untuk memastikan hal itu.

"Selama ini saya belum dapat info, baru tadi dan saya langsung memerintahkan Korbidcam maupun Kabidnya untuk menindaklanjuti," tukas Khamid.

Nur Khamid menegaskan, jika ada kelalaian dari pihak sekolah karena mengeluarkan siswa tanpa rapor atau surat pindah, maka akan kita bina. Intinya temuan ini akan ditindaklanjuti. [ali/ito]

http://bloktuban.com/2020/10/31/sikap-kpr-terhadap-anak-kelas-5-sd-yang-tak-bisa-pindah-sekolah/




 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Narkoba Marak di Tuban Akibat Minimnya Akses Informasi Pemerintah

-
  Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban – Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di wilayah Kabupaten Tuban, Jatim masih marak. Terbukti saat ini terdapat lima dari 20 wilayah kecamatan di Bumi Ranggalawe masuk zona merah, dan tujuh kecamatan zona kuning Narkoba. Lima zona merah adalah Kecamatan Jenu, Tuban, Semanding, Palang, dan Kecamatan Widang. Sedangkan zona kuning yang belakangan sudah terendus kemasukan barang terlarang tersebut adalah Kecamatan Plumpang, Rengel, Soko, Grabagan, Parengan, Merakurak, dan Kecamatan Tambakboyo. Delapan wilayah kecamatan lainnya masih kategori zona hijau. Sesuai temuan lapang dari LBH KP Ronggolawe Tuban, hal itu terjadi akibat minimnya akses informasi berbasis hukum dan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah. Selain juga terlibat dalam Narkoba dianggap solusi jalan pintas untuk peningkatan ekonomi keluarga, dari daerah yang termasuk lima besar kabupaten termiskin di Jatim tersebut. Demikian ungkap La...
Baca selengkapnya

LBH Soroti Dispensasi Nikah Pelaku Pencabulan Anak Kiai

-
Tuban, IDN Times - Direktur LBH Koalisi Perempuan (KP) Ronggolawe Tuban Nunuk Fauziah menyayangkan, pemberian dispensasi nikah dini terhadap pelaku predator kekerasan seksual putra seorang kiai berinisial AH (22) asal Kecamatan Plumpang. Pengabulan permohonan dispensasi nikah dini, kata Nunuk, sama halnya struktur Pemerintah Kabupaten Tuban tidak tunduk pada konsitusi negara yang sudah ada. 1.     Pemkab Tuban dianggap tidak patuh terhadap undang-undang   Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Terdapat pada pasal 3 poin c yakni, meningkatkan tanggungjawab orang tua dalam pencegahan perkawinan anak. Selain itu, UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.   "Itulah sebabnya kami menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban, pihak kepo...
Baca selengkapnya

DPRD Tuban Siapkan Jaring Protap Pemohon Diska (1)

-
Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban - DPRD Tuban segera menyiapkan skema memperketat permohonan Diska bila terindikasi terjadi kekerasan seksual. Diarahkan keterlibatan multistakehoder untuk merumuskan protap bagi pemohon Diska. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari audensi LBH Koalisi Perempuan Ronggolawe (KP Ronggolawe) Tuban dengan Komisi IV DPRD Tuban, di awal September 2022. Dewan mempertimbangkan fakta kasus pernikahan anak, yang diawali dengan permohonan Dispensasi Nikah (Diska), di Bumi Ranggalawe dalam dua tahun terakhir angkanya melambung naik hingga 200 persen. Rapat Kerja (Raker) Komisi Dewan itu melibatkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A)/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Tuban, Kemenag Tuban, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan LPA Tuban. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi respon cepat dari DPRD Tuban, kasus pernikahan anak ...
Baca selengkapnya