Halal Bi Halal & Pembahasan Agenda POSBANKUM Bersama Kader Sekolah Paralegal Berbasis Perempuan Pesisir

-

                           

                              


KPRNews-

Bertepatan dengan momentum Hari Raya Idul Fitri 1442 H, K.P.Ronggolawe menyelenggarakan acara Halal Bi Halal dan Pembahasan Agenda Lanjutan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) Bersama Kader Paralegal Berbasis Perempuan Pesisir Desa Socorejo. Acara tersebut bertempat di Sanggar Belajar desa Socorejo, kecamatan Jenu Kabupaten Tuban                                                                                                

Pembahasan agenda tersebut menindaklanjuti kegiatan sekolah paralegal yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 lalu. Output dari kegiatan tersebut adalah terbentuknya tiga POSBANKUM yang tersebar di wilayah desa Socorejo. Komunikasi antar kader paralegal masih berjalan baik hingga saat ini, hal tersebut dapat memperkuat rasa solidaritas serta kepedulian terhadap sesama perempuan dan anak khususnya di lingkup desa Socorejo.

                   

''Hasil proses yang sangat panjang dan pembahasan kita selama ini diapresiasi oleh lemaga internasional yang bernama Hipos, karena disamping menjalankan kegiatan domestik seperti mengurus rumah,anak dan suami yang sudah cukup berat, namun masih berkeinginan untuk belajar dan peduli sesama, khususnya demi kemaslahatan perempuan dan anak,'' ujar Nunuk, pendiri K.P.Ronggolawe.

Dari hasil diskusi tersebut, kader paralegal Socorejo bersepakat akan melaksanakan roadshow ke tingkat RT untuk melakukan kampanye tentang regulasi yang berperspektif terhadap perempuan dan anak. Akan dilaksanakan diskusi rutin setiap bulan dengan melibatkan K.P.Ronggolawe sebagai pemateri.

~Nuraeni

                                                                               

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Narkoba Marak di Tuban Akibat Minimnya Akses Informasi Pemerintah

-
  Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban – Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di wilayah Kabupaten Tuban, Jatim masih marak. Terbukti saat ini terdapat lima dari 20 wilayah kecamatan di Bumi Ranggalawe masuk zona merah, dan tujuh kecamatan zona kuning Narkoba. Lima zona merah adalah Kecamatan Jenu, Tuban, Semanding, Palang, dan Kecamatan Widang. Sedangkan zona kuning yang belakangan sudah terendus kemasukan barang terlarang tersebut adalah Kecamatan Plumpang, Rengel, Soko, Grabagan, Parengan, Merakurak, dan Kecamatan Tambakboyo. Delapan wilayah kecamatan lainnya masih kategori zona hijau. Sesuai temuan lapang dari LBH KP Ronggolawe Tuban, hal itu terjadi akibat minimnya akses informasi berbasis hukum dan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah. Selain juga terlibat dalam Narkoba dianggap solusi jalan pintas untuk peningkatan ekonomi keluarga, dari daerah yang termasuk lima besar kabupaten termiskin di Jatim tersebut. Demikian ungkap La...
Baca selengkapnya

LBH Soroti Dispensasi Nikah Pelaku Pencabulan Anak Kiai

-
Tuban, IDN Times - Direktur LBH Koalisi Perempuan (KP) Ronggolawe Tuban Nunuk Fauziah menyayangkan, pemberian dispensasi nikah dini terhadap pelaku predator kekerasan seksual putra seorang kiai berinisial AH (22) asal Kecamatan Plumpang. Pengabulan permohonan dispensasi nikah dini, kata Nunuk, sama halnya struktur Pemerintah Kabupaten Tuban tidak tunduk pada konsitusi negara yang sudah ada. 1.     Pemkab Tuban dianggap tidak patuh terhadap undang-undang   Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Terdapat pada pasal 3 poin c yakni, meningkatkan tanggungjawab orang tua dalam pencegahan perkawinan anak. Selain itu, UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.   "Itulah sebabnya kami menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban, pihak kepo...
Baca selengkapnya

DPRD Tuban Siapkan Jaring Protap Pemohon Diska (1)

-
Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban - DPRD Tuban segera menyiapkan skema memperketat permohonan Diska bila terindikasi terjadi kekerasan seksual. Diarahkan keterlibatan multistakehoder untuk merumuskan protap bagi pemohon Diska. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari audensi LBH Koalisi Perempuan Ronggolawe (KP Ronggolawe) Tuban dengan Komisi IV DPRD Tuban, di awal September 2022. Dewan mempertimbangkan fakta kasus pernikahan anak, yang diawali dengan permohonan Dispensasi Nikah (Diska), di Bumi Ranggalawe dalam dua tahun terakhir angkanya melambung naik hingga 200 persen. Rapat Kerja (Raker) Komisi Dewan itu melibatkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A)/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Tuban, Kemenag Tuban, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan LPA Tuban. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi respon cepat dari DPRD Tuban, kasus pernikahan anak ...
Baca selengkapnya