Pembahasan Tidak Sesuai Agenda, Sejumlah OKP dan LSM Kecewa Saat Publik Hearing dengan DPRD Tuban

-

 

Sejumlah OKP dan LSM di Tuban ikuti publik Hearing dengan DPRD Tuban.
        Sejumlah OKP dan LSM di Tuban ikuti publik Hearing dengan DPRD Tuban.

Tuban| Ikilhojatim – Sejumlah organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Tuban geram atas publik hearing yang digelar pansus IV DPRD Kabupaten Tuban, Jumat (11/06/2021). Ini terjadi lantaran agenda pembahasan tidak sesuai dengan yang tertera dalam undangan.

Ketua KNPI Tuban, Sutrisno Puji mengatakan bahwa dalam undangan hanya tertera satu pembahasan Raperda yakni Raperda Coporate Social Respinsibility (CSR).

“Ini tidak sesuai undangan. Dan saya hanya mendapat salinan draf raperda CSR itu, tidak ada draf terkait raperda disabilitas,” ujar Sutrisno Puji.

Perwakilan dari FITRA, Habib mengungkapkan bahwa dalam forum  pembahasan raperda, seharusnya para perwakilan baik OKP maupun LSM sudah membaca draf yang akan di bahas. Namun, kata dia, faktanya tidak ada yang mendapat salinan draf tentang raperda Disabilatas.

“Pembahasan dua raperda ini kan secara pribadi maupun kolektif saya yakin secara mayoritas kalau membahas tentang raperda difabel, saya kira banyak yang belum membaca, artinya bagaimana kita bisa memberi masukan kepada dewan, berbeda dengan yang CSR karena kita jauh jauh hari sudah menggodok itu,” tutur Habib.

Hal senada juga dikatakan Fira Fitria, ketua organisasi disabilitas tuban (ORBIT) itu  mengaku bahwa dirinya belum menerima salinan draf raperda tentang disabilitas. Ia hanya di undang untuk datang dalam publik hearing kali ini.

“Belum menerima salinan draf raperda, kami pikir ini semacam FGD tapi ternyata ini di barengkan dengan dengan pembahan raperda lain. Ya sudah kami minta di sekejulkan lagi nanti agar lebih optimal,” tuturnya.

Atas kondisi itu, para perwakilan OKP maupun LSM minta pembahasan raperda disabilitas ditunda terlebih dahulu. Dan hanya raperda CSR yang dibahas

Sementara itu, dalam pembahasan raperda CSR  hanya dua anggota DPRD yang turut hadir, yakni Syaifulloh Ponco Eko dan Mutafarida dari anggota komisi IV fraksi PKB.

Perwakilan dari Koalisi Perempuan Ronggolawe, Suwarti mengatakan bahwa dalam pembahsan CSR pihaknya memberikan masukan sesua dengan hasil FGD 5 juni 2021 lalu.

“ Hasil FGD, raperda ada 13 bab 47 pasal. Ada 26 pasal yang menjadi titik berat kami dalam memberikan masukan ataupun perubahan redaksi,” tuturnya.(yt/sh)

 

https://ikilhojatim.com/pembahasan-tidak-sesuai-agenda-sejumlah-okp-dan-lsm-kecewa-saat-publik-hearing-dengan-dprd-tuban/ 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Narkoba Marak di Tuban Akibat Minimnya Akses Informasi Pemerintah

-
  Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban – Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di wilayah Kabupaten Tuban, Jatim masih marak. Terbukti saat ini terdapat lima dari 20 wilayah kecamatan di Bumi Ranggalawe masuk zona merah, dan tujuh kecamatan zona kuning Narkoba. Lima zona merah adalah Kecamatan Jenu, Tuban, Semanding, Palang, dan Kecamatan Widang. Sedangkan zona kuning yang belakangan sudah terendus kemasukan barang terlarang tersebut adalah Kecamatan Plumpang, Rengel, Soko, Grabagan, Parengan, Merakurak, dan Kecamatan Tambakboyo. Delapan wilayah kecamatan lainnya masih kategori zona hijau. Sesuai temuan lapang dari LBH KP Ronggolawe Tuban, hal itu terjadi akibat minimnya akses informasi berbasis hukum dan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah. Selain juga terlibat dalam Narkoba dianggap solusi jalan pintas untuk peningkatan ekonomi keluarga, dari daerah yang termasuk lima besar kabupaten termiskin di Jatim tersebut. Demikian ungkap La...
Baca selengkapnya

LBH Soroti Dispensasi Nikah Pelaku Pencabulan Anak Kiai

-
Tuban, IDN Times - Direktur LBH Koalisi Perempuan (KP) Ronggolawe Tuban Nunuk Fauziah menyayangkan, pemberian dispensasi nikah dini terhadap pelaku predator kekerasan seksual putra seorang kiai berinisial AH (22) asal Kecamatan Plumpang. Pengabulan permohonan dispensasi nikah dini, kata Nunuk, sama halnya struktur Pemerintah Kabupaten Tuban tidak tunduk pada konsitusi negara yang sudah ada. 1.     Pemkab Tuban dianggap tidak patuh terhadap undang-undang   Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Terdapat pada pasal 3 poin c yakni, meningkatkan tanggungjawab orang tua dalam pencegahan perkawinan anak. Selain itu, UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.   "Itulah sebabnya kami menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban, pihak kepo...
Baca selengkapnya

DPRD Tuban Siapkan Jaring Protap Pemohon Diska (1)

-
Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban - DPRD Tuban segera menyiapkan skema memperketat permohonan Diska bila terindikasi terjadi kekerasan seksual. Diarahkan keterlibatan multistakehoder untuk merumuskan protap bagi pemohon Diska. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari audensi LBH Koalisi Perempuan Ronggolawe (KP Ronggolawe) Tuban dengan Komisi IV DPRD Tuban, di awal September 2022. Dewan mempertimbangkan fakta kasus pernikahan anak, yang diawali dengan permohonan Dispensasi Nikah (Diska), di Bumi Ranggalawe dalam dua tahun terakhir angkanya melambung naik hingga 200 persen. Rapat Kerja (Raker) Komisi Dewan itu melibatkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A)/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Tuban, Kemenag Tuban, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan LPA Tuban. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi respon cepat dari DPRD Tuban, kasus pernikahan anak ...
Baca selengkapnya