Aktivis KPR Dilaporkan Dugaan Pencemaran Nama Baik ; Oknum Polisi Diduga Pukuli Anak di Bawah Umur

-

                                                             

GANTI DILAPORKAN : Aktifis perempuan KPR, Nunuk Fauziyah justru dilaporkan mencemarakan nama baik polisi di media.

SuaraBanyuurip.com - Ali Imron

Tuban - Kasus dugaan kekerasan anak dengan korban AT (17), dan KM (17), yang dilalukan oknum Polsek Parengan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, berbuntut panjang. Kanit Reskrim Polsek Parengan, Karsojo, melaporkan Direktur Koalisi Perempuan Ronggolawe (KPR), Nunuk Fauziyah, yang mendampingi korban kekerasan dengan tuduhan dugaan pencemaran nama baik di media massa.

"Tuduhan ini jelas diduga mengkriminalisasi KPR sebagai pendamping korban kekerasan anak," ujar Direktur KPR Tuban, Nunuk Fauziyah, melalui siaran pers yang diterima suarabanyuurip.com, Senin (6/3/2017).

Laporan pencemaran nama baik polisi yang dituduhkan kepada aktivis perempuan ini diketahui justru saat orang tua AT dan KM  dipanggil Polres pada tanggal 28 Februari 2017 lalu. Dalam surat pemanggilan bernomor SPG/123/II/2017/Satreskrim dan SPG/124/II/2017/Satreskrim, hanya menyebutkan tentang perkara tindak pidana pencemaran nama baik.

Sedangkan untuk nama terlapor, media yang memuat pencemaran, maupun kalimat yang mencerminkan pencemaran nama baik tidak sebutkan. Hal inilah yang menjadi tanda tanya besar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pendamping korban kekerasan perempuan dan anak sejak tahun 2003 itu.

"Ini sangat janggal sekali. Karena materi yang dituduhkan tidak jelas," tegas Nunuk.

Selain memanggil kedua orang tua korban, AT dan KM juga dipanggil penyidik Unit 1 dan Propam Polres untuk dimintai keterangan serupa. Anehnya pemberitahuan tersebut hanya disampaikan secara lisan kepada orang tuanya, bukan kepada KPR selaku pendamping kasus.

“Semestinya pemberitahuan tersebut dilayangkan secara formal,” tandas mantan aktifis PMII Tuban.

Idealnya, menurut Nunuk, dalam surat panggilan dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) dijelaskan secara terbuka. Mengingat sekarang ini telah diberlakukan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dimana dalam pasal 5 disebutkan, pengguna informasi publik wajib menyantumkan sumber dari mana ia memperoleh informasi publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Merujuk UU Nomor 35 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Anak dalam pasal 72 ayat 4 menjelaskan Peran Organisasi Kemasyarakatan melakukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk membantu penyelanggaraan Perlindungan Anak. Dalam hal ini posisi KPR yang berhadapan dengan hukum, yang dimaksud Nunuk Fauziyah malah diduga dikriminalisasi oleh Polres Tuban.

Atas dugaan kriminalisasi aktivis perempuan ini, maka KPR akan melayangkan surat pengaduan kepada Kemenkumham, Mabes Polri, Polda Jatim, Bupati Tuban, dan DPRD Tuban.

Sesuai UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM pada pasal 44 dijelaskan,  Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ditambah dalam pasal 45 menjelaskan bahwa “Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak asasi manusia,” tegasnya.


https://suarabanyuurip.com/kabar/baca/aktivis-kpr-dilaporkan-dugaan-pencemaran-nama-baik

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Narkoba Marak di Tuban Akibat Minimnya Akses Informasi Pemerintah

-
  Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban – Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di wilayah Kabupaten Tuban, Jatim masih marak. Terbukti saat ini terdapat lima dari 20 wilayah kecamatan di Bumi Ranggalawe masuk zona merah, dan tujuh kecamatan zona kuning Narkoba. Lima zona merah adalah Kecamatan Jenu, Tuban, Semanding, Palang, dan Kecamatan Widang. Sedangkan zona kuning yang belakangan sudah terendus kemasukan barang terlarang tersebut adalah Kecamatan Plumpang, Rengel, Soko, Grabagan, Parengan, Merakurak, dan Kecamatan Tambakboyo. Delapan wilayah kecamatan lainnya masih kategori zona hijau. Sesuai temuan lapang dari LBH KP Ronggolawe Tuban, hal itu terjadi akibat minimnya akses informasi berbasis hukum dan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah. Selain juga terlibat dalam Narkoba dianggap solusi jalan pintas untuk peningkatan ekonomi keluarga, dari daerah yang termasuk lima besar kabupaten termiskin di Jatim tersebut. Demikian ungkap La...
Baca selengkapnya

LBH Soroti Dispensasi Nikah Pelaku Pencabulan Anak Kiai

-
Tuban, IDN Times - Direktur LBH Koalisi Perempuan (KP) Ronggolawe Tuban Nunuk Fauziah menyayangkan, pemberian dispensasi nikah dini terhadap pelaku predator kekerasan seksual putra seorang kiai berinisial AH (22) asal Kecamatan Plumpang. Pengabulan permohonan dispensasi nikah dini, kata Nunuk, sama halnya struktur Pemerintah Kabupaten Tuban tidak tunduk pada konsitusi negara yang sudah ada. 1.     Pemkab Tuban dianggap tidak patuh terhadap undang-undang   Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Terdapat pada pasal 3 poin c yakni, meningkatkan tanggungjawab orang tua dalam pencegahan perkawinan anak. Selain itu, UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.   "Itulah sebabnya kami menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban, pihak kepo...
Baca selengkapnya

DPRD Tuban Siapkan Jaring Protap Pemohon Diska (1)

-
Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban - DPRD Tuban segera menyiapkan skema memperketat permohonan Diska bila terindikasi terjadi kekerasan seksual. Diarahkan keterlibatan multistakehoder untuk merumuskan protap bagi pemohon Diska. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari audensi LBH Koalisi Perempuan Ronggolawe (KP Ronggolawe) Tuban dengan Komisi IV DPRD Tuban, di awal September 2022. Dewan mempertimbangkan fakta kasus pernikahan anak, yang diawali dengan permohonan Dispensasi Nikah (Diska), di Bumi Ranggalawe dalam dua tahun terakhir angkanya melambung naik hingga 200 persen. Rapat Kerja (Raker) Komisi Dewan itu melibatkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A)/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Tuban, Kemenag Tuban, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan LPA Tuban. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi respon cepat dari DPRD Tuban, kasus pernikahan anak ...
Baca selengkapnya