K.P.Ronggolawe

  Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban – Kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) di wilayah Kabupaten Tuban, Jatim masih marak. Terbukti saat ini terdapat lima dari 20 wilayah kecamatan di Bumi Ranggalawe masuk zona merah, dan tujuh kecamatan zona kuning Narkoba. Lima zona merah adalah Kecamatan Jenu, Tuban, Semanding, Palang, dan Kecamatan Widang. Sedangkan zona kuning yang belakangan sudah terendus kemasukan barang terlarang tersebut adalah Kecamatan Plumpang, Rengel, Soko, Grabagan, Parengan, Merakurak, dan Kecamatan Tambakboyo. Delapan wilayah kecamatan lainnya masih kategori zona hijau. Sesuai temuan lapang dari LBH KP Ronggolawe Tuban, hal itu terjadi akibat minimnya akses informasi berbasis hukum dan kesehatan yang diselenggarakan pemerintah. Selain juga terlibat dalam Narkoba dianggap solusi jalan pintas untuk peningkatan ekonomi keluarga, dari daerah yang termasuk lima besar kabupaten termiskin di Jatim tersebut. Demikian ungkap La...

Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Pembiaran terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak sama halnya melanggengkan pelanggaran hukum. Dampaknya bakal melahirkan generasi tak sempurna secara lahir dan batin. "Jika situasi seperti ini terus menerus dibiarkan maka terpaksa kami mengatakan, membiarkan pelaku predator kekerasan seksual tanpa proses dan keputusan hukum, sama halnya struktur pemerintahan tidak tunduk pada konsitusi negara,” tegas Nunuk Fauziah. Nunuk tak sekadar berasumsi. Dampak kekerasan seksual yang berakhir pada pernikahan pelaku dan korban, tanpa proses hukum, bakal semakin tragis bagi korbannya. Secara medik dampak perkawinan anak bagi anak perempuan sangat mengerikan. Usia rahim prima secara fisik berada pada umur di atas 20 tahun. Di bawah usia itu sangat berisiko mendapatkan komplikasi fistula obstetri, infeksi, pendarahan hebat, anemia dan eklampsia. Korban perempuan anak dipastikan mengalami putus sekolah. Hal ini berakibat kurang memiliki posi...

Suarabanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban - DPRD Tuban segera menyiapkan skema memperketat permohonan Diska bila terindikasi terjadi kekerasan seksual. Diarahkan keterlibatan multistakehoder untuk merumuskan protap bagi pemohon Diska. Demikian benang merah yang bisa ditarik dari audensi LBH Koalisi Perempuan Ronggolawe (KP Ronggolawe) Tuban dengan Komisi IV DPRD Tuban, di awal September 2022. Dewan mempertimbangkan fakta kasus pernikahan anak, yang diawali dengan permohonan Dispensasi Nikah (Diska), di Bumi Ranggalawe dalam dua tahun terakhir angkanya melambung naik hingga 200 persen. Rapat Kerja (Raker) Komisi Dewan itu melibatkan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A)/Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Tuban, Kemenag Tuban, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan LPA Tuban. “Kami berterima kasih dan mengapresiasi respon cepat dari DPRD Tuban, kasus pernikahan anak ...

Tuban, IDN Times - Direktur LBH Koalisi Perempuan (KP) Ronggolawe Tuban Nunuk Fauziah menyayangkan, pemberian dispensasi nikah dini terhadap pelaku predator kekerasan seksual putra seorang kiai berinisial AH (22) asal Kecamatan Plumpang. Pengabulan permohonan dispensasi nikah dini, kata Nunuk, sama halnya struktur Pemerintah Kabupaten Tuban tidak tunduk pada konsitusi negara yang sudah ada. 1.     Pemkab Tuban dianggap tidak patuh terhadap undang-undang   Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Terdapat pada pasal 3 poin c yakni, meningkatkan tanggungjawab orang tua dalam pencegahan perkawinan anak. Selain itu, UU Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 7 ayat (1) yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.   "Itulah sebabnya kami menilai bahwa Pemerintah Kabupaten Tuban, pihak kepo...

SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban - Jaringan aktifis perempuan nasional mendesak Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Tuban, Jatim untuk tidak mengeluarkan Dispensasi Nikah (Diska) dalam kasus kekerasan seksual (KS) dengan korban usia 14 tahun di Plumpang. Mereka beralasan kasus tersebut saat ini dalam penyelidikan Polisi, dipantau media, dan dalam pengawalan serius jaringan aktifis perempuan pengada layanan anak dan perempuan korban kekerasan. PA Tuban telah menggelar sidang Diska pada tanggal 29 Juli 2022 dipimpin hakim tunggal, Slamet S.Ag SH MH, dan Panitera Pengganti Wawan SH. Sidang selama hampir satu jam sejak pukul 10.30 WIB itu, dihadiri keluarga pelaku, AH (22 tahun), dan keluarga korban, M (14 tahun). Diperoleh informasi, jika sidang dengan kesan tertutup tersebut belum memberikan hasil keputusan. Sidang ditunda untuk waktu satu minggu mendatang. "Kami memohon dengan sangat kepada Ketua PA Tuban, dan Hakim untuk tidak mengabulkan permohonan Diska terhadap k...

SuaraBanyuurip.com - Paijan Sukma Dikrama Tuban - LBH KP Ronggolawe meminta jajaran Polres Tuban segera menangkap anak kiai pimpinan ponpes di wilayah Plumpang, Kabupaten Tuban, Jatim pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak. Terlebih akibatnya kini korban yang masih berusia 14 tahun melahirkan bayi dari perbuatannya. "Melihat situasi seperti ini, Pemkab beserta Polres Tuban harus melakukan tindakan cepat dan tanggap, untuk memberikan perlindungan bagi korban," tegas Direktur LBH KP Ronggolawe Tuban, Nunuk Fauziah, kepada SuaraBanyuurip.com, Sabtu (22/07/2022). Melihat esensi masalah yang demikian krusial tersebut, Nunuk yang kala itu didampingi Ketua Pelaksana LBH KP Ronggolawe Tsuwarti menambahkan, sebaiknya Pemkab dan Polres mengerahkan semua perangkatnya tanpa harus menunggu kasus di daerah berstatus Kabupaten Layak Anak itu viral di-blow up media. Jangan sampai terjadi di Tuban, proses penanganan dan penangkapan pelaku kekerasan seksual seperti di Jombang, Ban...

SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi Utomo   Kemiskinan menjadi kambing hitam disaat angka permintaan dispensasi nikah naik. Data lapang menyebut 80 persen pernikahan anak berakhir cerai. "Alhamdulillah , saya sekarang sudah bebas. Tidak menderita lagi,” ujar Indri, bukan nama sebenarnya, saat ditemui di lapak Es Degan tak jauh dari Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Tuban, Jawa Timur awal bulan Juni 2022 lalu. Ibu satu putra asal salah satu desa di Tuban itu menikah di usia dini, di bawah 18 tahun, sekitar 10 tahun silam. Untuk menyikapi UU Perkawinan yang menyaratkan usia nikah minimal 19 tahun, ia meminta dispensasi nikah. Pernikahan dengan sang kekasih yang kala itu berumur 20 tahun pun tergelar. Siapapun kalau bisa memilih, ungkap Indri dalam Bahasa Jawa, tak ingin rumah tangganya bubar. Akan tetapi kemelut rumah tangganya bertubi-tubi sejak sebulan menikah, menjadikan gugat cerai sebagai pilihan. Memang pahit namun itu yang terbaik, ketimbang saban hari harus menanggung de...

  SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Jakarta – Tidak masuknya tindak pidana perkosaan dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), menjadikan rancangan regulasi tersebut bakal kehilangan spesifikasinya sebagai undang-undang yang bersifat khusus. Oleh sebab itu Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) dan Forum Pengada Layanan (FPL), menuntut agar kejahatan paling purba itu dimasukkan dalam RUU yang segera disahkan jadi undang-undang tersebut. “Pengaturan perkosaan sebagai tindak pidana kekerasan seksual penting untuk dimasukkan ke dalam RUU TPKS, karena merupakan tindak kekerasan yang paling sering terjadi,” tegas Ira Imelda dari Women Crisis Centre Bandung, dalam siaran pers bersama JMS dan FPL untuk advokasi RUU TPKS, Kamis (7/4/2022). Pada hari Rabu (6/4/2022), Panja Baleg DPR RI telah selesai membahas RUU TPKS. Para aktifis yang tergabung dalam JMS dan FPL, hingga penyintas memberikan konstribusi agar tarik ulur RUU sejak tahun 2016 segera disahkan jadi undang-undang. Pe...

SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Tuban - Informasi tentang pelayanan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, tampaknya masih kurang banyak dikenal di tingkat pedesaan. Terkait itu Koalisi Perempuan (KP) Ronggolawe melakukan sosialisasi layanan gratis ke tingkat desa. Dalam kinerja sosial tersebut, KP Ronggolawe bekerjasama dengan Kemenkum HAM RI menggelar sosialisasi di Desa Klutuk, Kecamatan Tambakboyo, Kabupaten Tuban, Jatim, Jumat (24/2/2022). Pemberdayaan masyarakat itu mengambil tema “Alur Layanan KDRT Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004". Perhelatan di Balai Desa Klutuk tersebut diikuti lebih dari 20 orang dari unsur RT, RW, Bidan Desa, Modin, BPD, dan tokoh masyarakat. Narasumber yang mengawal kegiatan adalah H Ainur Rofiq, dan Nurul Aini SH, keduanya dari paralegal   LBH K.P. Ronggolawe Tuban. Kepala Desa Klutuk, Sugiono, mengatakan, pihaknya   mengapresiasi kegiatan dari LBH K.P. Ronggolawe untuk kepentingan warganya. Ia akui kegiatan ters...

  SuaraBanyuurip.com - Teguh Budi Utomo Jakarta - Selain menekankan subtansi dari segi pencegahan, perlindungan korban, hingga pengaturan pidananya, sangat perlu mencermati bagian subtansi penting lainnya. Yakni   perlu adanya BAB tersendiri yang mengatur tentang hak-hak siapa saja yang diatur dalam RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), seperti korban, keluarganya, saksi, ahli, dan pendamping korban.   "Mengapa perlu diatur dalam BAB tersendiri, karena sebagai penentu keberhasilan dan kemanfaatan elemen kunci lainnya yang diatur dalam RUU TPKS, yaitu pemidanaan, hukum acara khusus, akuntabilitas peradilan, dan pencegahan kekerasan seksual," demikian penegasan, Nunuk Fauziah, dari Dewan Pengarah Nasional   Forum Pengada Layanan (DPN FPL) saat dimintai komentar   Suarabanyuurip.com terkait agenda pemerintah yang tengah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) setelah menerima dokumen RUU TPKS dari DPR, Senin (31/1/2022). Menurut perempuan aktifis ini, ...